Masyarakat Butuh Ganti Untung bukan Ganti Rugi

CIBOGO-Rencana pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas Cikopo-Palimanan, yang akan melewati wilayah Purwakarta-Subang-Indramayu-Majalengka dan Cirebon menyisakan rasa yang tidak puas warga kampung Cihurip RT 16 RW 07 Desa Padaasih Kecamatan Cibogo, atas penentuan harga secara sepihak dan murahnya harga pembebasan tanah dan rumah yang akan terlewati jalan tol tersebut. masyarakat disana bukan bermaksud menolak untuk pembangunan jalan tol melainkan membutuhkan harga pembebasan tanah dan rumah yang tergusur dengan harga yang sebanding terhadap lahan dan rumahnya yang tergusur.

“Adanya jawaban yang pasti tentang permohonan masyarakat atas penyesuaian harga yang diinginkan masyarakat merupakan harapan yang sampai sekarang belum terwujud dan bahkan belum ada kejelasan”.ujar Muhali warga kampung Cihurip Desa Padaasih Kecamatan Cibogo kepada Pasundan Ekspres. kemarin dirumahnya.

Menurutnya, kisaran harga yang ditawarkan tim pembebasan lahan dan rumah yang tergusur (jalan tol, red) yang berkisar antara sebelas ribu rupiah sampai tiga puluh tujuh ribu rupiah per meter sangat murah dan jauh dari harapan masyarakat. “kalau harga pembebasan lahan dan rumahnya masih tetap berkisar antara sebelas ribu rupiah sampai tiga puluh tujuh ribu rupiah per meter kami tidak akan mampu membeli lahan dan membangun rumah lagi bisa-bisa kami tidur di kolong jembatan”.paparnya seraya mengeluh.

Selain itu, Ibu Warsinah warga kampung Cihurip Desa Padaasih Kecamatan Cibogo berharap harga pembebasan lahan untuk yang belum bersertifikat tiga ratus ribu rupiah sedangkan yang sudah bersertifikat lima ratus ribu rupiah.”minimalnya kami berharap harga pembebasan lahan sesuai dengan kerugian atas lahan dan rumah kami yang terkena proyek jalan tol.pungkasnya dengan tegas.

Dia berharap dengan adanya permasalahan dan belum adanya solusi atas pembebasan lahan dan rumah yang terkena gusuran jalan tol di daerahnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan DPRD Kabupaten Subang dapat memfasilitasi dengan baik dan memberikan solusi agar tidak ada pihak yang dirugikan.(ckj)

BEM Unsub Tolak Pembangunan Pabrik di wilayah yang bukan Zona Industri SUBANG-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Subang menyatakan sikap men

BEM Unsub Tolak Pembangunan Pabrik di wilayah yang bukan Zona Industri

SUBANG-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Subang menyatakan sikap menolak rencana pendirian Pabrik di wilayah Kecamatan Subang tepatnya di Desa Cibarola Kelurahan Soklat (belakang kampus 1 Universitas Subang). Penolakan ini berdasarkan pada Perda no 2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang yang menetapkan bahwa Kecamatan Subang bukan merupakan wilayah pengembangan untuk pendirian industri.

Peraturan Daerah no 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang bahwa dijelaskan dalam pasal 13 yang berisi: “untuk mewujudkan struktur tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 10 kebijakan struktur tata ruang wilayah diwujudkan untuk mencapai pemerataan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah”. ujar Presiden BEM Universitas Subang Kelvie Pratama kepada Pasundan Ekspres. kemarin.

Ditambahkan Kelvie, wilayah Kabupaten Subang terbagi atas 4 (empat) Wilayah Pengembangan (WP) yaitu WP Subang, WP Pamanukan, WP Jalancagak dan WP Pabuaran. WP Subang dengan pusat kota Subang meliputi Kecamatan Subang, Pagaden, Cibogo, Kalijati, Cipunagara, dan Cikaum.“memperkuat fungsi WP Subang sebagai pusat permukiman perkotaan, pusat pelayanan pemerintah, pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat pelayanan kesehatan dan hal ini yang menjadi dasar bahwa BEM Unsub Menolak rencana pembangunan Pabrik yang bertempat di Desa Cibarola Kelurahan Soklat (belakang kampus 1 Universitas Subang)”.(ckj)


SUBANG-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Subang menyatakan sikap menolak rencana pendirian Pabrik di wilayah Kecamatan Subang tepatnya di Desa Cibarola Kelurahan Soklat (belakang kampus 1 Universitas Subang). Penolakan ini berdasarkan pada Perda no 2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang yang menetapkan bahwa Kecamatan Subang bukan merupakan wilayah pengembangan untuk pendirian industri.

Peraturan Daerah no 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang bahwa dijelaskan dalam pasal 13 yang berisi: “untuk mewujudkan struktur tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 10 kebijakan struktur tata ruang wilayah diwujudkan untuk mencapai pemerataan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah”. ujar Presiden BEM Universitas Subang Kelvie Pratama kepada Pasundan Ekspres. kemarin.

Ditambahkan Kelvie, wilayah Kabupaten Subang terbagi atas 4 (empat) Wilayah Pengembangan (WP) yaitu WP Subang, WP Pamanukan, WP Jalancagak dan WP Pabuaran. WP Subang dengan pusat kota Subang meliputi Kecamatan Subang, Pagaden, Cibogo, Kalijati, Cipunagara, dan Cikaum.“memperkuat fungsi WP Subang sebagai pusat permukiman perkotaan, pusat pelayanan pemerintah, pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat pelayanan kesehatan dan hal ini yang menjadi dasar bahwa BEM Unsub Menolak rencana pembangunan Pabrik yang bertempat di Desa Cibarola Kelurahan Soklat (belakang kampus 1 Universitas Subang)”.(ckj)